Kerajaan kuno Bima diperkirakan telah ada semenjak abad ke-13 dan berubah menjadi kesultanan dalam pengaruh Islam setelah 1620.

I. Wilayah
Pada abad ke-15, kesultanan Bima di utara berbatasan dengan Pulau Flores hingga ke Selatan di Laut Indonesia, di timur hingga Solor, Sumba, Timor, dan Sawu islands, serta di Barat oleh kerajaan Dompu. Kesultanan Bima tersusun atas beberapa distrik wilayah yaitu Belo, Bolo, Sape, Rasanae, Parado Monta, dan beberapa daerah jauh seperti Sawu, Sumba, Pota dan Reo.

II. Birokrasi Pemerintahan
Sebagaimana dicatat, pada abad ke-16, Kesultanan Bima memiliki birokrasi pemeritahan sebagai berikut:

- Pemerintahan Pusat

o Sultan: kepala pemerintahan dengan gelar Ruma Sangaji Bojo.
Dalam tugasnya, Sultan dibantu oleh beberapa staf istana, yaitu Rato atau Bumi Parenta (kepala istana), Ompu To’i (kepala urusan dalam), Bumi Ngeko (punggawa sultan), Bumi Neandi (petugas peraturan), Bumi Pareka (kepala bendahara), Bumi Roka (kepala persenjataan), Bumi Ndakatau (kepala logistik), Bumi Ndora dan Bumi Sari Tonggu (kepala bidang keamanan).

o Sara-Sara: sekelompok orang dengan wewenang yang dipilih Sultan untuk memberi nasihat pada Sultan dalam urusan kerajaan. DEwan ini juga memainkan peran sebagai kekuasaan eksekutif yang dipimpin oleh Ruma Bicara, yang terdiri dari 24 bangsawan kerajaan sebagai berikut:
- Ruma Bicara: perdana menteri Bima dengan wewenang menjalankan pemerintahan harian dengan wewenang langsung ke fungsi kerajaan lain di luar Dewan Sara Hukum.
- Dewan Tureli: dewan dengan 6 menteri kerajaan yang berasal dari kelas tradisional Sultan, yaitu Tureli Belo, Tureli Donggo, Tureli Sakuu, Tureli Bolo, Tureli Woho, dan Tureli Parado.
- Dewan Jeneli: dewan dengan 6 kepala distrik dalam yurisdiksi Bima, yaitu Jeneli Rasanae, Jeneli Sape, Jeneli Monta, Jeneli Bolo, Jeneli Woha dan Jeneli Parado. Anggota Dewan Jeneli berasal dari kelas tradisional yang berbeda dengan Sultan.
- Dewan Bumi: dewan dengan 12 Bumi, yaitu Bumi Luma Rasanae, Bumi Luma Bolo, Bumi Sari Mbojo, Bumi Luma Kae, Bumi Ngampo, Bumi Nata, Bumi Baralau, Bumi Cenggu, Bumi Waworado, Bumi Punti, Bumi Tente dan Bumi Lawiu, di mana semua mereka berasal dari kelompok asli di luar kelas tradisional Jeneli dan Tureli. Dewan ini berfungsi sebagai dewan pimpinan yang lebih jauh bisa dikelompokkan berdasarkan wilayah yurisdiksi masing-masing. Tiap kelompok ini dipimpin oleh Bumi Luma Rasanae (utara teluk Bima), Bumi Luma Bolo (barat teluk Bima) dan Bumi Luma Kae (daerah Kae). Di tingkat lokal, kepala wilayah berperan sebagai hakim di bawah otoritas Dewan Bumi.

o Dewa Sara Hukum: dewan yang bertanggungjawab untuk urusan keagamaan dan juga hukum wilayah. Dewan ini tersusun atas Kadi (ketua dewan), imam, khatib, lebe, bilal, dan rebo. Secara lokal, Kadi menunjuk Lebe dan Cepelebe sebagai petugas keagamaan.

o Bumi Renda: petugas kerajaan untuk persoalan angkatan bersenjata,

o Bumi Prisi Kae: petugas kerajaan tentang hubungan luar negeri.

o Naib: perwakilan Sultan di wilayah jajahan kesultanan.

• Pemerintahan Daerah
Birokrasi pemerintahan daerah tersusun hirarkis dalam 3 level administrasi, yaitu kawasan distrik, sub-distrik, dan desa. Di level distrik, Galarang Kepala mengepalai birokrasi sebagai perwakilan otoritas Jeneli. Dalam tugasnya, Galarang kepala dibantu oleh Cepeweki sebagai wakil Galarang Kepala, Lebai, dan sejumlah Galarang sebagai kepala sub-distrik wilayah. Di level distrik, tiap galarang dibantu oleh Cepeweki sebagai wakil Galarang, Cepelebe dan sejumlah Dalu sebagai kepala desa.

Kepustakaan:
1. Ismail, M.H., (1992)., Peranan Kesultanan Bima dalam perjalanan Sejarah Nusantara., Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
2. Haris, Tawalinuddin., (2006)., Kesultanan Bima di Pulau Sumbawa., Wacana Jurnal Ilmu Pengetahuan Budaya, Vol. 8, No. 1, pp. 17-31.
3. Hamzah,Muslimin.,(2004).,"Ensiklopedia Bima"., Raba Bima.,Pemerintah Kabupaten Bima